Kartini dan Gerakan Politik Perempuan Post-Reformasi | Identitas, Konstruksi, dan Pencapaian


Citra perempuan (dalam literatur politik dan sejarah Indonesia) saya anggap masih timpang. Selain itu, beberapa peneliti menggambarkan bahwa perempuan tidak pernah ada dalam teks dan literatur politik dan sejarah nasionalisme. Mereka tidak terlihat dalam catatan foto, memoar dan sejarah resmi negara. Tampaknya gerakan identitas perempuan diposisikan di luar definisi politik konvensional dan jarang dimasukkan dalam analisis arus utama.

Bahkan, wacana perempuan dalam konstelasi politik Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Ini didasarkan pada kondisi geopolitik dan sosial Indonesia yang memberikan ruang yang lebih terbuka untuk partisipasi politik itu sendiri.

Untuk memahami bagaimana potret gerakan perempuan di kancah politik Indonesia, diilustrasikan dengan baik dalam penelitian Susan Blackburn dengan judul "Perempuan dan Negara di Indonesia Modern", disana menggambarkan hubungan timbal balik antara negara dan gerakan perempuan dan dampaknya terhadap Indonesia transisi politik ke demokrasi.

Tidak hanya itu, menurut Ruth Woodsmall bahwa gerakan perempuan di Indonesia adalah salah satu kekuatan terpenting dalam perjuangan Indonesia.

Menurut Susan, untuk memahami hubungan negara dan gerakan perempuan secara keseluruhan, pembacaan diakronis diperlukan untuk mengungkap hubungan, identitas, dan peran perempuan dalam politik, yang selalu tampak kabur. Hubungan, identitas dan peran dibangun dalam beberapa tahap, yaitu:

Era Kolonial 1900-1942.

Pada tahap ini, pengaruh doktrin terhadap kebangkitan gerakan perempuan sangat jelas, eksponen aspirasi awal yang paling terkenal dari gerakan perempuan Indonesia adalah Raden Ajeng Karini (1879-1904) yang menjadi pendukung gerakan perempuan. memperjuangkan hak-hak pendidikan dan simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, Kartini mewakili simbol kecerdasan, keberanian, ide dasar emansipasi wanita dan perjuangan untuk penindasan dan masalah sosial.

Dalam perjuangan Kartinis, gerakan perempuan didirikan di berbagai daerah untuk membentuk organisasi sosial keagamaan. Meskipun organisasi ini terbatas pada daerah berpendidikan tinggi seperti Sulawesi, Jawa, dan Sumatra, gerakan mereka kemudian menjadi representasi perjuangan negara.

Organisasi perempuan pertama yang dikenal bernama Putri Mardika didirikan di Jawa pada tahun 1912 dengan bantuan organisasi Budi Utomo dan organisasi Aisyiyah pada tahun 1917, sayap gerakan perempuan dari gerakan Islam modernis Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta.

Tiga tahun kemudian, organisasi perempuan bergabung dalam garis yang lebih besar, sehingga dampaknya adalah ketika partai-partai politik dan organisasi keagamaan membentuk sayap gerakan perempuan dengan agenda untuk mempromosikan pendidikan, status hukum, dan aktivisme sosial lainnya.

Embrio Negara Demokrasi ke Demokrasi Terpimpin 1949-1965

Kontribusi besar Soekarno terhadap gerakan perempuan adalah memberi ruang bagi gerakan perempuan untuk membangun identitas sosial-politik dan aktivisme ke tingkat lokal.

Tercatat di era Soekarno bahwa organisasi Perwari dan Gerwani menjadi organisasi yang kuat yang mewakili gerakan perempuan, sebuah organisasi radikal yang didirikan pada 1950-an dan lebih dekat dengan Partai Komunis Indonesia.

Penyebaran gerakan perempuan di tingkat lokal tidak sebanding dengan persentase partisipasi di tingkat parlemen, seperti yang ditunjukkan oleh hasil pemilihan umum tahun 1955. Hanya  sembilan belas dari jumlah 271 parlemen atau sebesar 7% yang mewakili perempuan.

Tahun berikutnya, keseimbangan antar negara dan gerakan politik perempuan berubah signifikan dengan diperkenalkannya Demokrasi Terpimpin pada tahun 1958 ketika Sukarno mengembalikan UUD 1945.

Periode ini disebut pengenaan ideologi revolusioner, doktrin nasionalisme dan semangat anti-imperialisme sebagai ciri dasar pemikiran Soekarno mempengaruhi doktrin ideal gerakan perempuan pada waktu itu.

Ada dua peristiwa besar yang umumnya mempengaruhi gerakan perempuan dari Demokrasi Terpimpin hingga 1965. Pertama, di bawah pemerintahan Soekarno, hubungan antara negara dan gerakan perempuan diakomodasi dengan baik. Terbukti dengan menjamurnya gerakan Komunis dan Gerwani serta gerakan perempuan yang mewakili aspirasi agama.

Keduanya berjalan beriringan karena mereka dipersatukan oleh semangat revolusioner Sukarno. Kedua, peristiwa kudeta Soeharto pada 1965 menandai babak baru bagi hubungan negara dan gerakan perempuan. Semua bentuk kegiatan organisasi yang condong ke PKI termasuk Perwari dan Gerwani dilarang oleh Suharto.

Gerakan Perempuan Pasca Reformasi 1998-Sekarang

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hubungan negara dan gerakan perempuan telah dibangun bahkan sejak pra-kemerdekaan. Perempuan mengambil posisi strategis dalam membangun kehidupan sosial dan negara. Menariknya, meski ada perubahan i„pemerintah dari demokrasi terpimpin, orde baru untuk reformasi, identitas dan konstruksi gerakan perempuan berada di koridor yang benar. Kesetaraan dan kebebasan adalah hasil dari perjuangan yang tak kenal lelah dari inspirator gerakan perempuan di negara itu.

Melalui kerja keras mereka, hak-hak perempuan dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Jika aktivisme perempuan di Barat mengarah pada penindasan, gerakan perempuan dalam sejarah Indonesia berkembang secara dinamis. Dari Kartini, proses evolusi wanita intelektual telah dibangun, mereka menganggap pendidikan sebagai dasar untuk kemajuan.

Ini diungkapkan oleh Ismail, "bahwa kemerdekaan dan demokratisasi memberi perempuan peluang baru yang penting untuk bertindak sebagai warga negara dari pemerintahan yang demokratis, bagi perempuan Indonesia kesempatan ini datang melalui proses pembangunan nasional pasca-kolonial dan transisi. Perempuan harus menentukan peran, kewarganegaraan dan partisipasi mereka di negara yang demokratis.

Oleh karena itu, Indonesia dapat bangga pada gerakan perempuan yang bersinergi dengan negara dan dianggap sebagai salah satu gerakan paling dinamis dan lebih maju di Barat. "

Post a Comment

0 Comments