Fanatisme Agama, Terbunuhnya Nalar dan Prinsip Politik

Fanatisme Agama, Terbunuhnya Nalar dan Prinsip Politik

Urusan memilih pemimpin adalah masalah pribadi yang tidak dapat diganggu gugat. Dia tumbuh dari kesadaran batin manusia - menciptakan standar bahwa pilihannya adalah orang terbaik yang diharapkan dapat melaksanakan tugas negara. Dengan demikian, "pilihan" mewakili keragaman pemikiran serta refleksi dari kebijaksanaan. Dengan benar, kita menghormati pilihan masing-masing, bukan menghujat satu sama lain karena penghujatan sama dengan melukai dan melanggar kesadaran manusia yang sakral.

Namun, manusia kadang-kadang keluar dari sifat manusiawi mereka - untuk saling menghormati dan melindungi, menjadi pemangsa yang memaksakan kehendak pilihan pribadi sehingga seringkali menciptakan potensi konflik horizontal - perpecahan dan klaim tunggal untuk merasakan diri yang benar. Kami menghadapi potensi perpecahan karena perbedaan pilihan yang harus dilihat sebagai realitas sosial daripada keganjilan atau kegilaan yang harus diberantas atau dihilangkan.

Potensi perpecahan ini muncul ketika arah ulama dan Umara 'dibagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Jika Ma'ruf Amin adalah kiyai sejati - berpotensi mengambil suara Nahdlatul Ulama, Sandiaga Uno adalah mahasiswa pos Islam yang didukung penuh oleh Ijma 'Ulama. Saya tidak akan merasa bersalah satukalipun jika mengatakan bahwa arena politik kita saat ini selalu saja meruncing pada realitas politik identitas, yaitu dominasi politik yang mengatasnamakan agama atau kelompok tertentu dalam perebutan kekuasaan. Iklim politik identitas ini tentu saja tidak kondusif bagi bangsa karena hanya melahirkan fanatisme.

Fanatisme dalam agama adalah keharusan, tetapi fanatisme tidak pernah dibawa ke pilihan politik. Salah satu tujuan demokrasi adalah menghapus sikap fanatisme karena demokrasi adalah proses dinamis dari sublimasi kekuasaan.

Saatnya Orang Cerdas ke Politik

Yang saya maksud di sini adalah pintar dalam politik. Orang-orang tidak lagi mudah terkikis atau dijual oleh segelintir elit, tidak mudah dibohongi oleh janji-janji dan tidak meninggalkan nurani mereka untuk makan nasi. Kami selalu mengutuk para pelaku korupsi tetapi kami lupa bahwa mereka yang memilihnya juga rakyat. Jadi, yang harus dilakukan adalah rakyat itu sendiri, sudah saatnya rakyat dilengkapi dengan seperangkat pemahaman politik-budaya. Ini berarti bahwa politik mencerminkan cita-cita bangsa seperti yang dinyatakan dalam Pancasila.

Jargon politik-budaya kita adalah Tuhan Yang Maha Esa. Konsepsi yang merepresentasikan keragaman suku, budaya dan kepercayaan agama. Jadi, politik identitas dan dominasi tidak layak mendapat ruang karena mereka adalah penyebab disintegrasi nasional. Bukan hanya masalah, politik bukan masalah menjadi lebih kaya atau lebih miskin, semakin miskin, tetapi politik budaya adalah politik tanpa kelas, tidak ada dikotomi antara kaya dan miskin, ulama bukan ulama atau bahkan di antara pengikut agama.

Pemahaman politik-budaya membuat kita menjadi diri yang adil dan beradab. Adil dan beradab dalam hal penerapan hukum non-diskriminatif, cerminan idealisme yang tidak mudah terguncang dan mampu membuat keputusan, bukan boneka yang dikendalikan oleh elit partai dan intervensi asing. Nilai-nilai ini pada akhirnya akan menciptakan keadilan bagi semua orang, jelas ini seharusnya menjadi politik di Indonesia.

Sayangnya, prinsip politik ini telah pudar atau bahkan hilang digantikan oleh politik dominasi taipan, semuanya diukur dan dikendalikan oleh materialisme. Argumen ini kemudian menyatu pada satu pertanyaan mendasar, adakah harapan dalam politik? atau sebaliknya, politik terbatas pada janji temu dan penjualan?

Saya tegaskan, manusia bukanlah binatang politik yang haus dengan memperkaya diri sendiri. Saya yakin, kita tidak termasuk dalam makhluk seperti pandangan Niccolo Machiavelli, yaitu manusia tanpa hati nurani, tanpa alasan dan idealisme bersedia menggunakan segala cara demi kekuasaan. Sebaliknya, kekuatan adalah aktualisasi diri, yaitu tahap manusia dalam pandangan Abraham Maslow sebagai sosok sempurna yang menguntungkan manusia.

Politik adalah cara dan cara untuk memperjuangkan aspirasi rakyat kecil yang hidup keras dan tertindas. Anda dapat membayangkan, misalnya, seorang kakek tua, tubuh kurus yang baru saja dibungkus dengan tulang dan wajah yang keriput terkikis oleh masa-masa berharap bahwa para pemangku kepentingan negara ini akan memenuhi harapan mereka. Tapi apa itu kekuatan, harapan menghilang dan terkubur di atas nafsu material. Memang manusia seperti ini tidak pantas hidup, karena prinsip hidup adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain.

Post a Comment

0 Comments