Tradisi Politik dan Keagamaan yang Berbeda Seharusnya Bisa Tetap Menyatukan


Apa yang perlu kita wujudkan bersama adalah bahwa tradisi politik setiap peradaban dalam masyarakat maju tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan pada orang-orang yang memiliki tradisi peradaban politik yang berbeda. Sekalipun mungkin, politik tentu saja tidak dalam bentuk praktisnya, tetapi dalam nilai-nilai esensialnya.

Karena masing-masing tradisi komunitas memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, tidakkah ini membuktikan bahwa perbedaan politik sebenarnya adalah kebenaran firman Tuhan?

Sebagai orang Indonesia, kita seharusnya bersyukur bahwa negara ini kaya akan budaya nasional. Letaknya jauh dari peradaban Yunani kuno, Kekaisaran Romawi, juga jauh dari kemuliaan Arab-Islam. Budaya bangsa-bangsa di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang tentunya berbeda dengan tiga peradaban maju disamping Romawi-Arab-dan Barat.

Keadilan dalam demokrasi politik di Indonesia mampu menerima kehadiran partai lain yang pilihan politiknya berbeda. Indonesia menjamin kebebasan politik rakyatnya melalui hukumnya, serta jaminan yang diberikan oleh agama melalui kitab sucinya.

Liberalisme Politik

Liberal sering menjadi "gelar" seolah-olah layak disematkan kepada mereka yang memiliki pola pikir "unik" atau hanya berbeda dari "kebanyakan orang" atau seperti sekarang, hanya karena "pilihan partai politik yang berbeda".

Liberalisme yang akhir-akhir ini menjadi "senjata umum" paling mematikan yang berfungsi untuk menggulingkan lawan akademisi bahkan lawan politiknya. Sedangkan kaum liberal bukanlah gelar akademisi, dan dalam konteks keindonesiaan, slogan partai-partai politik juga tidak ada Liberal. Yang pertama adalah karena tidak ada Sarjana Liberal (SL) dalam kamus Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sedangkan yang kedua adalah karena tidak ada Partai Liberal Indonesia (PLI) dalam kamus Komisi Pemilihan Umum.

Reaksi publik terhadap realitas religio-sosial-politik (RESIPOL) yang sering kita temui belakangan ini, baik di dunia manusia (nyata), dan dunia roh (virtual), hadir sebagai fenomena menarik untuk diamati dan dimata-matai.

Bahkan, mereka yang memiliki perspektif berbeda saling serang dan menjatuhkan musuh-musuh mereka dengan melemparkan kata-kata, seperti Anda liberal, dia liberal bahkan mereka semua liberal sebagai senjata pamungkas sehingga lawan yang memainkan rasio dapat menjadi jejak instan.

Konsekuensi logis pada titik ini adalah bahwa komunitas tertentu akan menjadi kumpulan mesin penilaian sebagai pembenaran dan pemeriksa bahwa mereka yang dituduh liberal harus dijauhi, jika perlu, untuk diasingkan dari kehidupan sosial.

Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan terjadi, maka sifat saling curiga, tuduhan, mencari kambing hitam, hingga lahirnya pengecut yang biasanya dicanangkan dengan melempar batu sembunyi tangan tidak bisa dihindari lagi.

Bahkan lebih mengerikan jika komunitas yang dimanipulasi oleh realitas "gosip liberal" tidak menyadari bahwa itu sedang diejek atau digunakan sebagai cara menghancurkan keberadaan komunitas lain. Karena dalam praktik politik, tidak hanya kepentingan, tetapi juga tentang kekuasaan.

Perang antar para pemangku kepentingan partai untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik bukanlah tidak bisa dengan menjatuhkan citra para pemimpin partai lainnya. Apakah kita menyadarinya atau tidak, apakah itu diterima atau tidak, itulah yang memicu perang dingin di lapisan bawah masyarakat kita.

Lebih buruk lagi, masyarakat kita akan berubah menjadi simpatisan pihak-pihak yang terkadang tidak saling mengenal, tetapi saling bertarung demi kepentingan orang-orang yang saling mengenal, tetapi mereka tidak saling bertarung.

Jadi, menurut saya, pola pikir liberal saat ini adalah realitas irasional yang bertentangan dengan cita-cita politik itu sendiri.

Karena itu, dapatkah seseorang dikatakan liberal jika pola pikir rasionalnya bertentangan dengan sikap politik masyarakat tertentu? Karena barometer kebenaran pola pikir yang mungkin harus digunakan adalah rasionalitas, bukan karena partai politik yang berbeda.

Politik Alasan

Pembaruan pemikiran dalam komunitas sosial adalah tentang rasionalitas kebebasan berpikir dan bukan hanya tentang kebebasan bertindak. Karena itu, polemik pilihan partai politik, hingga fenomena perselingkuhan, akan tampak sangat tidak rasional bagi mereka yang mengedepankan alasan logis mereka.

Karena kata-kata Aristo sejak dulu bahwa manusia adalah binatang politik (zoon politicon) adalah ajaran tentang interaksi sosial. Namun sayangnya, saat ini, alasan politiknya hilang dan hanya nafsu hewannya yang tersisa (keinginan untuk memerintah).

Dalam perkembangannya, sejarah pembentukan partai politik bukanlah sejarah yang memperoleh kebenaran, bukan pula sejarah yang menyembunyikan kebenaran. Karena pada dasarnya pembentukan partai politik adalah sejarah pelembagaan visi dan misi komunitas tertentu yang direkayasa dengan simbol-simbol tertentu.

Pada titik ini, manusia sebagai makhluk social memiliki hak untuk mencari fragmen kebebasan pilihan pribadi mereka, meskipun mereka harus bermandikan anekdot dalam rekayasa sosial. Kebebasan memilih politik di sini tidak mempersoalkan ruang lingkup suatu agama, tetapi kebenaran jamak dari manusia itu sendiri. Itulah sebabnya makna kebebasan adalah kesadaran akan keterbatasan.

Dalam demokrasi politik, kebebasan untuk membuat pilihan tentu memiliki batasan. Itu sebabnya tidak dibenarkan dipolitisasi di dua partai yang berbeda pada saat yang bersamaan.

Begitu juga dengan orang-orang yang akan memilih pasangan calon yang ditawarkan oleh partai politik. Artinya, pilihan tersebut akan dianggap tidak sah jika ia melemparkan dua orang yang berbeda pada satu kertas secara bersamaan.

Namun yang harus disadari adalah bahwa bersikap adil untuk memilih tidaklah memiliki batasan. Di sini, keadilan menjadi magnet pluralitas dalam mempertahankan hak pilih setiap individu.

Keadilan dalam demokrasi politik seharusnya mampu menerima kehadiran partai lain yang pilihan politiknya berbeda. Mengakui Indonesia sebagai negara, menerima pilihan politik dalam demokrasi. Negara menjamin kebebasan politik rakyatnya melalui hukumnya, serta jaminan yang diberikan oleh agama melalui kitab sucinya.

Kesadaran akan kebebasan dan perbedaan dalam pilihan politik akan mengajarkan orang tentang keterbukaan interpretasi simbol sosial. Dalam konteks politik nasional, dengan berbagai pilihan partai dan hastag kampanye masing-masing, dengan penekanan pada angin kebebasan yang ditekankan pada awal penciptaan manusia dan dengan penuh cinta sebagai karakteristik eksistensinya, maka masa depan Hukum Allah [baca: agama] juga harus dibentuk dan diwarnai dengan lukisan-lukisan cinta dalam kanvas kebebasan berekspresi bukan dengan paksaan, radikalisme, apalagi anarkisme.

Karena itu, mari kita berharap bahwa ide-ide keagamaan selalu datang dengan inklusif sehingga mereka dapat berfungsi sebagai upaya untuk memberikan kehidupan. Berdasarkan kesadaran di atas, kita dapat menyatakan bahwa orientasi teori keadilan sejati adalah tentang kepentingan umat manusia secara keseluruhan, bukan karena ada minat pada Tuhan. Karena itu, dalam politik, Tuhan tidak perlu digembar-gemborkan. Jadi konsekuensi logisnya adalah bahwa nilai-nilai manusia harus selalu dijaga. Kita berharap bahwa interaksi vertikal antara manusia dan Tuhannya bisa diimbangi oleh interaksi horizontal di antara sesama manusia.

Post a Comment

0 Comments