Pemilu 2019, Islam Tradisionalis Vs Islam Modernis


Mengapa dua kubu calon presiden menjelang pemilihan presiden 2019 begitu tajam? dan yang dihantam oleh mereka selalu soal isu agama? Bukankah PDIP dan Gerindra, dua partai terbesar pendukung masing-masing kandidat presiden, adalah partai nasionalis yang memiliki platform yang kurang lebih sama?

Banyak orang tidak menyadari bahwa persaingan kedua kelompok ini sangat tajam dan menyimpan benih-benih persaingan dalam jangka waktu yang sudah lama. Pemilu 2019 bukan lagi persoalan Jokowi Prabowo, tetapi lebih kepada persaingan dua kelompok besar Islam di Indonesia, yakni kaum tradisionalis versus kaum modernis. Kaum tradisionalis adalah Muslim yang mengagungkan nilai-nilai tradisional yang diwarisi dari Islam. Mereka umumnya percaya bahwa Islam memiliki ajaran "sempurna", yang dikembangkan dari generasi ke generasi oleh ulama dan para wali songo.

Di Indonesia, tradisionalis merujuk pada kelompok-kelompok Islam yang menghidupkan kembali ritual keagamaan seperti ratib dan tahlil. Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu kelompok tradisionalis dan merupakan organisasi tradisionalis terbesar di Indonesia.

Sementara itu, modernis adalah orang-orang yang percaya bahwa Islam adalah agama yang fleksibel. Islam adalah agama yang cocok untuk semua keadaan dan ajaran yang sesuai dengan nilai-nilai modern.

Pada masa awal kemerdekaan, kaum modernis diwakili oleh tokoh-tokoh Muslim yang berpendidikan dari Muhammadiyah, Persatuan Islam, al-Irsyad, dan beberapa organisasi Islam lainnya. Dalam politik, mereka bergabung dengan Masyumi, partai politik Islam terbesar saat itu.

Sebelum 1952, Masyumi adalah rumah besar, yang mencakup semua kelompok Islam, termasuk organisasi tradisional, seperti NU. Tetapi, sejak tahun itu, NU memutuskan untuk berpisah dari Masyumi dan mendirikan partai politiknya sendiri.

Sejak pembagian ini, pengelompokan kaum modernis dan tradisionalis dalam politik Indonesia menjadi semakin tajam. Upaya menyatukannya selama era Soeharto di bawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak berhasil.

Setelah jatuhnya Soeharto, persaingan antara tradisionalis dan modernis menjadi semakin nyata. Alih-alih bersatu untuk memobilisasi suara rakyat, mereka malah berpisah, mendirikan partai masing-masing.

Para tradisionalis mendirikan Partai Kebangkitan Nasional (PKB), Partai Kebangkitan Ummat (PKU), dan Partai Nahdlatul Ummat (PNU), yang sebagian besar pejabatnya berafiliasi dari Nahdlatul Ulama (NU). Sementara kaum modernis membentuk Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Masyumi Baru (PMB), dan Partai Keadilan (PK), yang sebagian besar memiliki ikatan dengan Muhammadiyah.

Pada masa awal Reformasi, kaum modernis memiliki target politik yang sangat tinggi. PAN, PBB dan PK, sebagai partai baru yang didukung oleh sebagian besar modernis, menargetkan pemilihan pemenang, atau setidaknya bisa mendapatkan suara yang signifikan.

Namun, realitas politik tidak seindah yang mereka bayangkan. Pada pemilu 1999, PAN dengan nama besar Amien Rais, hanya bisa mendapatkan 7% suara. PBB dengan nama besar Yusril hanya mampu meraih 1,9% suara. Sementara PK mendapat tidak lebih dari 1,3% suara.

Pemenang Pemilu adalah partai lama, yaitu PDIP, diikuti oleh Golkar sebagai pemenang kedua, dan PKB, partai tradisionalis yang mampu menempati posisi ketiga.

Kegagalan dalam memilih kemudian diikuti oleh kegagalan lainnya. Yang paling menyakitkan dari kaum modernis adalah kegagalan para pemimpin mereka, yaitu Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi presiden. Padahal peluang untuk mereka saat itu sudah di depan mata.

Yusril hampir menjadi presiden ketika namanya dimasukkan dalam pemilihan awal pemilihan presiden di gedung DPR. Sementara Amien Rais melepaskan kesempatan itu dengan memberikannya kepada Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur, sosok tradisionalis yang kharismatik.

Tidak mau menyerah, pada pemilihan berikutnya, pada 2004, Amien Rais mencalonkan diri sebagai presiden. Ini adalah pemilihan presiden pertama baginya yang diadakan secara langsung. Dan hasilnyapun cukup mengejutkan.

Sebagai tokoh nasionalis yang dianggap berkontribusi besar dalam menjatuhkan Suharto, suara yang diperoleh Amien jauh di bawah target. Dia hanya mendapat 14% suara, keempat dari lima pasangan kandidat yang berpartisipasi dalam kontes Pemilihan Presiden.

Jika kegagalan dalam mencapai posisi politik tertinggi di negara ini diambil sebagai ukuran, sejarah politik kaum modernis adalah sejarah kegagalan. Dari lima pemilihan (termasuk pemilihan presiden 2019), tidak ada satupun tokoh modernis yang dapat mencapai posisi penting ini.

Faktanya, dalam dua pemilihan terakhir, kaum modernis tidak dapat menampilkan figur alternatif dalam menyaingi dua kandidat: Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Rapuh dan sesat, mereka dipaksa untuk mendukung Prabowo, karakter yang jauh dari gambaran ideal para pemimpin Muslim.

Bagi sebagian modernis (besar). Pemilihan presiden 2019 bukan tentang Prabowo. Tapi, tentang mereka dan bagaimana mereka bisa mengalahkan saingan mereka. Pemilihan presiden 2019 adalah kesempatan untuk "menggunakan" Prabowo dalam mendapatkan kekuasaan.

Patut dicatat, selama dua periode pemerintahan SBY, kubu tradisionalis dan modernis selalu berbagi kue kekuasaan, yang membuat mereka relatif kaya sampai saat ini. Namun sejak pemilihan presiden 2014, kedua kubu telah terpecah hampir sempurna.

Pada 2017 Pilkada DKI, kaum modernis mencoba menggunakan MUI untuk menggulingkan Ahok. Namun, mereka tidak mampu mengusir KH Ma'ruf Amin, kepala MUI yang juga tokoh penting dalam Islam tradisionalis. KMA sekarang berada di kubu yang berseberangan dengan mereka, yang membuat kaum modernis semakin marah.

Dari kronologis tersebut, jika Anda merasa bingung mengapa pemilihan presiden saat ini seperti penuh kebencian dan yang dihantamnya selalu soal isu agama? Itu karena satu hal “kue kekuasaan” 90% diprediksi akan kembali jatuh ke tangan kaum tradisionalis.

Post a Comment

0 Comments