Definisi politik, Ideologi, Makna, dan Evolusi Relasi Kekuasaan Politik, Sebuah Upaya Membangun Perspektif Dialogis

kompas.com

Tidak ada yang lahir dari ruang hampa. Setiap produk pemikiran dan budaya manusia yang berkembang selalu muncul dari keragaman konteks yang mengelilinginya. Masalah sosial, perubahan tatanan politik, bencana alam, perselisihan klan adalah beberapa faktor yang mempengaruhi produk pemikiran manusia.

Biasanya, pemikiran cemerlang lahir sebagai respons terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pikiran ini diproyeksikan sebagai pemecah masalah untuk masalah ini. Belakangan, jawaban yang disampaikan oleh seorang ilmuwan / filsuf itu seharusnya mampu mengurai benang kusut dan memberikan jalan keluar bagi masyarakat.

Di sinilah peran sejarah sangat penting dalam menguji ketahanan produk pemikiran. Mungkin yang sering terjadi adalah, pada awalnya suatu pemikiran mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat dalam periode waktu tertentu.

Tetapi pada fase berikutnya, ketika komunitas dan pihak berwenang menaruh kepercayaan penuh, pemikiran itu mulai dilembagakan. Koalisi antara pemikiran dan otoritas politik ini melahirkan ideologi. Banyak hal positif yang bisa kita ambil dari proses penggabungan kedua entitas.

Diantaranya adalah membakukan pola pikir masyarakat tertentu, sehingga mudah diundang untuk mengoordinasikan dan mendukung program yang diluncurkan oleh negara. Kemudian dengan keseragaman ini akan muncul karakter unik yang akan menjadi ciri khas suatu bangsa. Misalnya, proses pembubaran yang dilakukan oleh Alexander Agung di wilayah yang ia taklukkan.

Dengan melakukan negosiasi, proses asimilasi antara penguasa dan wilayah yang ditaklukkan terwujud lebih cepat. Ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan bangunan-bangunan khas Romawi di koloni itu, membentang dari Tunisia di Afrika Utara hingga sabana di Asia Tengah. Mereka semua menyerah kepada Alexander, baik secara politik, militer dan budaya.

Tetapi setiap manuver politik selalu memiliki banyak konsekuensi; positif dan negatif. Ekses negatif dari formalisasi satu gaya pemikiran akan meniadakan pemikiran lain yang tidak sesuai dengan otoritas. Keberadaan mereka akan semakin terpinggirkan mengingat otoritas yang berwenang tentu tidak ingin diganggu oleh kehadiran mereka yang berpotensi merusak tatanan status quo. Dari sini mulai terjadi penindasan, tekanan, inkuisisi, bahkan genosida oleh penguasa.

Ideologi, Makna, dan Evolusi
Ideologi berasal dari kata ideayang yang berarti logo ide, pemikiran dan kata berarti pengetahuan. Jadi ideologi adalah studi tentang ide dan pemikiran manusia. Anda bisa mengatakan bahwa makna ideologis seperti itu telah ditinggalkan. Karena, ada pergeseran pemahaman penggunaan istilah ideologis. Komunitas ilmuwan, kemudian diikuti oleh orang biasa lebih sering menggunakan kata 'ideologi' sebagai kata yang merujuk pada 'seperangkat ide atau ide yang diadopsi oleh sekelompok orang dalam periode tertentu untuk mewujudkan tujuan bersama'.

Dalam maknanya yang baru, istilah 'ideologi' selalu lahir sebagai respons terhadap tuntutan zaman. Kumpulan ide-ide itu dimunculkan oleh seseorang yang memiliki massa cukup besar dan dilindungi oleh otoritas politik suatu negara.

Terkadang, pemimpin suatu negara merangkap sebagai ideologis masyarakatnya, seperti ketika Uni Soviet di era Lenin terkenal dengan 'Leninismenya'. Zaman Mao Ze Dong China dengan 'Maoism' -nya. Dan juga Soekarno dengan 'Marhaenisme' dan konsep 'Nasakom'.

Meskipun tidak semua kepala negara merangkap ideolog rakyat, eksistensi seorang pemikir adalah elemen vital bagi eksistensi satu bangsa. Dalam kasus seperti itu, sebaliknya, penguasa yang tidak memiliki keterampilan untuk mengatur pikiran mereka akan menunjuk seseorang sebagai mentor politik mereka.

Contoh paling terkenal adalah Al-Ghazali selama perdana menteri Nizamul Muluk. Sebagai seorang Sunni ortodoks, Nizamul Mulk sangat membutuhkan keberadaan para pemikir untuk memperkuat dasar teologis dan ideologis dari kekuatannya.

Dengan hadirnya Al-Ghazali, seorang sarjana brilian yang dihormati oleh rakyat, ia akan dapat mengurangi gejolak di tingkat akar rumput dan mampu menghilangkan pemikiran oposisi yang ingin merusak kekuatan perdana menteri. Begitulah urgensi keberadaan pemikir dalam satu peradaban yang layak digambarkan sebagai dasar epistemologis dari bangunan negara yang menjulang tinggi.

Definisi politik

Aristoteles mendefinisikan politik sebagai seni mengatur negara dan masyarakat. Dalam bukunya "Nichomachean Ethic", pemikir Yunani nomor satu menyebut politik sebagai ilmu yang berada di puncak hierarki sains. Ini adalah ilmu tertinggi karena berorientasi pada mewujudkan kesejahteraan bersama.

Karena menurut Aristoteles, semua sains bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia, sedangkan sains politik berkaitan langsung dengan masyarakat. Dengan menggunakan ilmu politik, penghidupan banyak orang dapat segera direalisasikan karena ia belajar seni mengatur massa, menempatkan setiap individu di pos-pos yang ada di bidangnya, dan diproyeksikan untuk mengatur hubungan di dalam dan di luar negara dengan komunitas komunitas lainnya .

Hubungan kekuatan ideologi politik

Dua entitas yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Keberadaan ideologi dan politik ibarat dua sisi mata uang yang sama. Berbeda tetapi selalu terkait. Paparan seperti itu di hadapan ideologi adalah kekuatan vital kehidupan (elan vital) untuk pembangunan negara. Sementara politik mengatur negara, ideologi memberikan amunisi penuh kepada para politisi untuk menyukseskan tujuan mereka.

Formalisasi ideologi sangat penting bagi pihak berwenang. Karena stabilitas sosial dan keamanan dapat dipertahankan dengan adanya ideologi yang telah dilembagakan. Karena menurut Ibn Khaldun An-Nasu sedini mulihihim, masyarakat selalu mengikuti ideologi para penguasanya. Dengan formalisasi ideologi, integritas pemerintah dapat dipertahankan karena tidak ada pergulatan dan pergulatan antara ideologi yang akan mengarah pada kekacauan, kekacauan dan kerusuhan.

Untuk studi kasus, keberadaan rezim Hittler bisa menjadi prototipe yang sempurna. Sebelum penampilan Hittler Jerman itu turun. Dampak dari kekalahan berat dalam Perang Dunia I masih sangat terasa. Jerman yang berada di pihak yang kalah harus menyerahkan sebagian wilayahnya kepada sekutu.

Jutaan pasukan terbunuh dan jutaan sisanya harus puas menjadi tawanan mereka yang memenangkan perang. Selain itu, keadaan negara yang hancur itu diserang oleh tentara musuh. Pertempuran Leningrad adalah penyebab runtuhnya supremasi Jerman. Sebagai negara yang kalah, Jerman harus menandatangani perjanjian damai yang memaksanya untuk membayar semua kerugian kepada sekutu.

Akibatnya, Jerman runtuh. Kelaparan menyebar di mana-mana dan reputasi Jerman sebagai negara super power ketika runtuh, berubah menjadi negara miskin dalam hutang. Dalam hal ini, Hittler muncul dengan partai Nazi-nya yang menggebrak dunia politik Jerman. Ide-ide yang diluncurkan oleh Hittler mampu mendapatkan simpati jutaan orang Jerman.



Nazi menjadi partai yang berkuasa, Hittler dengan bangga muncul sebagai Die Fuhrer. Tidak lama setelah FuhrerHittler menyebarkan ideologi Fasisme; keunggulan ras Arya dan keunggulannya atas ras lain. Jerman bangkit dan menjadi negara raksasa lagi hanya dalam 15 tahun.

Dari kasus di atas, kita dapat melihat bahwa hubungan antara ideologi dan politik sangat dekat. Dengan keduanya, suatu negara bisa berdiri kokoh. Jerman tanpa ideologi fasisme adalah Jerman yang lamban, lemah, dan pecundang. Sedangkan Jerman dengan fasisme-nya mampu mendominasi Eropa Kontinental, bahkan beberapa Kep. Britania. Jelas memang formalisasi ideologi merupakan syarat utama untuk pembangunan suatu bangsa. Tidak ada satu negara pun yang menjadi besar tanpa mengibarkan bendera ideologis tertentu.

Tapi kita pantas menoleh ke belakang, benarkah formalisasi ideologi merupakan syarat utama bagi kemajuan suatu negara? Apakah ada negara yang dapat mencapai kejayaan tanpa berakar pada ideologi tertentu? Lalu bagaimana nasib ideologi oposisi? Bagaimana kondisi para penganutnya? Pertanyaan-pertanyaan di atas akan menjadi salah satu poin diskusi kita selanjutnya.

Analisis holistik atas suatu fenomena mutlak diperlukan. Apalagi fenomena ini merupakan fenomena sosial yang menyangkut kehidupan banyak orang. Demikian juga dalam hal ini. Formalisasi ideologi di satu sisi memang mendesak untuk menjaga kelangsungan pemerintahan. Tetapi tindakan otoriter dari otoritas dengan menghilangkan ideologi lain juga tidak dapat ditoleransi.

Dalam kasus Hittler di atas, memang benar bahwa ia dapat membawa Jerman bangkit dari keterpurukan dan membawanya menjadi salah satu negara adikuasa. Namun harga yang harus dibayar sangat mahal. Memformalkan ideologi fasisnya dengan propaganda keunggulan ras Arya mengambil banyak korban dan membawa dunia ke salah satu tulah terbesar dalam sejarah umat manusia.

Pembunuhan massal, genosida, pengusiran besar-besaran, dan invasi mereka yang tidak setuju adalah bukti bahwa ideologi bisa sangat berbahaya jika berada di tangan yang salah dan mendapatkan kekuasaan absolut.

Tidak hanya dalam kasus Hittler. Sepanjang sejarah manusia, kami telah menemukan banyak kasus serupa. Inkuisisi Muktazilah yang berkuasa kepada Ahmad bin Hambal, pengusiran penguasa Kristen Spanyol berskala besar terhadap Muslim dan Yahudi, pembantaian komunis Soviet terhadap orang-orang yang tidak setuju, dan kesewenang-wenangan terbaru penguasa Wahabi di Arab Saudi terhadap minoritas.

Kesimpulan

Kumpulan kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa ideologi apa pun yang dibawa oleh penguasa harus diletakkan di tempat yang proporsional. Harus ada lembaga kontrol terhadap perilaku penguasa dan ideologi oposisi untuk melakukan kritik konstruktif terhadap penguasa.

Proporsional di sini, dimaksudkan dengan pembatasan pengangkatan status ideologi yang notabene adalah hasil pemikiran manusia yang profan sebagai sakral. Keramat ideologis rentan disalahgunakan oleh partai-partai tertentu untuk memperlancar nafsu politik mereka. Kesakralan Komunisme, Fasisme, Muktazilah, Syiah, Sunni, hingga Pancasila Sakti adalah bukti bahwa banyak pihak menggunakan selubung topeng ideologi untuk ambisi pribadi mereka. Keberadaan ideologi oposisi sangat diperlukan dan harus dilindungi oleh negara.

Intinya jelas, untuk memberikan pandangan dan kritik konstruktif alternatif. Dari dalam negeri, pemerintah sebagai mandat mandat rakyat harus dapat memperluas perlindungan dan perlindungan bagi minoritas, menetralisir ideologi resmi dengan membuka keran dialog, bertukar pandangan, berunding dan sepakat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan sosial untuk semua orang Indonesia. []

Post a Comment

0 Comments